TANJUNG REDEB - Masih banyak kampung di Kalimantan Timur, khususnya di Berau belum mendapatkan layanan listrik 24 jam. Untuk mengatasi hal itu menurut mantan Bupati Berau periode 2005-2015, Makmur HAPK, perlu adanya kolaborasi yang baik antara Pemkab Berau dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. 

Berau sejak pemerintahan terdahulu katanya, selalu berkoordinasi untuk mengatasi hal tersebut. Kata Makmur, pihaknya pernah berkoordinasi ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan hingga ke PLN pusat untuk menyelesaikan masalah listrik di Berau, sehingga bisa menambah daya untuk mengatasi kekurangan listrik di Bumi Batiwakkal. 

Kemudian kita pernah berinovasi zaman pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu membangun pembangkit PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Lati yang bersifat konsorsium dan saat itu kita membangun pembangkit 2x7 MW. Karena belum mencukupi, ditambah lagi 1 unit sehingga total keseluruhannya 21 MW,” terangnya.

Saat ini ditekankan Makmur, listrik merupakan kebutuhan hidup orang banyak, terutama di era perkembangan informasi dan teknologi. Walaupun hal tersebut di atas kewenangan pusat, tidak terlepas kebutuhan listrik ini merupakan tanggung jawab bersama.

Dahulu katanya, kalau masyarakat ingin mendapatkan aliran listrik harus disesuaikan dulu dengan jumlah rumah tangga baik di desa maupun di kampung, kalau tidak sesuai dengan biaya operasional maka prosesnya belum dapat terpenuhi.

“Syukur alhamdulillah sekarang ini berdasarkan kebijakan pemerintah Jokowi, dimanapun masyarakat berada harus bisa teraliri listrik, kecuali tempat-tempat tertentu yang jauh jangkauannya, begitu juga persoalan kawasan yang tidak mudah untuk dilewati,” ujarnya. 

Sehingga pemerintah daerah menurut Makmur, tidak boleh pasrah jika mendapati ada hambatan-hambatan yang dialami PLN, namun menjembataninya. Dicontohkannya, permasalahan tiang-tiang listrik yang melewati permukiman, maupun yang ada tanaman harus ditebang atau tidak boleh berada pada garis lurus tiang tersebut.

Makmur menjelaskan, saat ini terdapat cadangan listrik di Kalimantan Timur dari sistem Mahakam sebesar 400 MW. Hal ini akan masuk melalui jalan pesisir yang telah dibangun jembatan penyeberangan yang sedang dibangun atas komitmen Gubernur Kaltim 2018-2024 Isran Noor dan DPRD Kalimantan Timur.

“Jadi anggarannya tahun 202, 2022, 2023 dan seterusnya, dan akan diresmikan jika tidak ada hambatan pada tahun 2024,” paparnya.

Pembangunan jembatan tersebut juga didasari keluhan masyarakat yang bercerita dengan dirinya harus membayar mulai dari Rp 300 ribu hingga Rp 600 ribu per mobil sekali menyeberang.
Sistem Mahakam sebagai pemasok listrik di Kabupaten Berau melalui transmisi yang dibangun akan melalui wilayah tersebut, dimana gardunya sekarang sedang dibangun di Talisayan dan sudah hampir rampung. Sistem Tanjung Selor juga sudah masuk ke sistem Berau kurang lebih 3 MW, kemudian sistem Teluk Bayur sebesar 11 MW yang dikelola oleh anak perusahaan.

“Sebenarnya kita bercita-cita masuk dalam pengelolaannya karena pada saat itu ada permasalahan pembangunan pembangkit listrik di seluruh Indonesia agak terhambat. Termasuk di Teluk Bayur baru mencapai 60 persen, padahal lokasi tersebut saya dan pak Rifai yang menjembatani di masa pemerintahan kami,” jelasnya.

Dirinya pun berharap begitu selesai, Berau bisa masuk dalam pengelolanya atau manajemen PLTU yang ada di Lati bisa ikut di dalamnya, dan seluruh Indonesia pada saat itu pembangunan pembangkit yang dilaksanakan diatensi oleh pemerintah pusat bahkan Kejaksaan Agung turun tangan untuk memandunya agar segera selesai dan dinikmati oleh masyarakat.

“Saat membangun pembangkit ini zaman Pak Masdjuni sebagai bupati dan kami sebagai wakil bupati didukung oleh DPRD Berau tentunya ini tidak terlepas kita menangkap aspirasi rakyat yang mendorong pembangkit ini harus dibangun, tentunya semua melalui APBD dan ini kita laksanakan bersifat konsorsium,” terangnya.

Termasuk langkah-langkah yang dilakukan di Kecamatan Talisayan bekerja sama dengan swasta membantu 500 KW sebanyak 2 unit dan sistem Tanjung Bunyu juga diminta masuk ke Talisayan untuk membantu kurang lebih 800KW, juga di Segah dengan Hutan Hijau Mas juga diminta dapat membantu kebutuhan listrik di Tepian Buah.

Pihaknga juga pernah memindahkan mesin pembangkit listrik dari Banjarbaru ke pembangkit Sambaliung, juga pernah meminta mesin genset ferkin dari Berau Coal saat dirinya duduk di DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Dirinya selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan PLN, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan listrik di Kalimantan Timur.

“Terakhir, tahun 2023 ini ada program unit induk distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk kabupaten Berau ada 16 kampung, kemudian Kabupaten Malinau 16 kampung, dan Mahakam Ulu 6 kampung,” paparnya.

“Semoga ini bisa diselesaikan sampai akhir tahun 2023 ini. Dan daftar ini sengaja tidak dirilis per desanya supaya tidak dimanfaatkan secara politis karena menjelang pesta demokrasi, perlu diketahui oleh masyarakat listrik, air bersih, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak pasti akan menjadi perhatian,” sambungnya.

Makmur juga mempertanyakan kemampuan PLTU Lati sejumlah 21 MW dan menjanjikan kepada PLN sebesar 9 MW, namun setelah diperiksa ternyata hanya 5 MW saja. Hal ini menjadi tanda tanya besar baginya. Sebelumnya PLTU Lati menjadi inti pemasuk daya untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Berau.

“Mungkin ada manajemen yang salah, harus dievaluasi. Saya sempat dihubungi orang yang tidak mau disebutkan namanya seperti persoalan genting greed dan lain-lain komponennya harus berkualitas dan menjadi perhatian, sehingganya mesin pembangkit menjadi awet tidak seperti yang kita alami yang tersisa hanya 5 megawatt,” ungkapnya.

Dirinya memiliki kekhawatiran, nanti akan menggunakan sistem transmisi terbuka. Salah satu contoh dari Tanjung Selor sekarang sudah masuk, sebentar lagi sistem Mahakam juga akan masuk. Dikhawatirkan daya yang ada di pembangkit di Berau tidak dibeli, ditambah lagi kondisi untuk kebutuhan batu bara dulu tidak membeli, Berau hanya membayar royalti saja.

“Ini perlu dikomunikasikan baik-baik dengan Berau Coal, karena kita ingin membangun pembangkit ini bukan kehendak kita sendiri, tetapi atas kesepahaman bersama baik pemerintah daerah, DPRD, maupun Berau Coal atau swasta yang lainnya,” ungkapnya.

Selepas dari itu, dirinya berterima kasih atas komitemen Tanjung Redeb Hutani milik Prabowo Subianto yang pada saat itu sesuai dengan penelitian, bahwa tanah di sana layak untuk dibangun pembangkit, kemudian menghubungi Prabowo Subianto yang pada saat itu selaku pemilik tanah mempersilakan untuk dipakai dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Berau yang sekarang kita kenal dengan PLTU Lati.

“Untuk diketahui, kita dulu pernah membangun pembangkit mikro atau skala kecil bersama PLN seperti di Teluk Sumbang, kemudian Long Duhung Kelay,” jelasnya.

Untuk diketahui, pembangkit listrik yang memakai solar atau diesel itu per kwh-nya seharga Rp 5.000 - Rp 6.000, kalau memakai batu bara Rp 500 - Rp 600, kalau biodesel Rp 1.100/kwh, jika memnggunakan PLTA biayanya akan lebih murah lagi.

Sekali lagi Makmur mengingatkan, dalam membangun perusahaan daerah bagaimana nanti menjadi penopang untuk meningkatkan pendapatan daerah. Makmur mengatakan bahwa manusiawi dalam jabatan untuk membantu keluarga, membantu teman, membantu kelompok, membantu partai dalam menempatkan seseorang dalam perusahaan tersebut, tapi konteksnya harus sesuai dengan profesi dan keahliannya, bukan sekadar memberi jabatan kepada seseorang atau menghidupi seseorang. "Pembangkit ini dibangun dengan dana rakyat atau APBD yang otomatis ini juga dari rakyat. Jangan segala sesuatu selalu dipolitisi,“ pungkasnya. (*/sen/sam)