BALIKPAPAN-Kuasa hukum warga RT 37, Kelurahan Manggar, Yesayas Rohy mengaku lega, pemerintah akhirnya mau bertemu dengan warga di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Apalagi, lanjut Yesayas, pertemuan tersebut menghasilkan jalan keluar.
“Pertemuan-pertemuan sebelumnya selalu buntu. Hari ini akhirnya ada jalan keluar, meski memang warga harus berdamai. Tapi warga sudah legawa,” kata Yesayas.
Warga, sebenarnya sudah lelah terus-terusan berpolemik dan melakukan aksi menutup jalan. Hanya saja, mereka menilai, upaya yang ditempuh selama ini selalu menemui jalan buntu. Upaya damai, diharapkan menyudahi sengket di jalan tol pertama di Kalimantan ini.
Hermin Bangri, mengaku legawa dengan opsi yang ditawarkan pemerintah. Namun, soal tawaran pembagian 70 : 30, ia dan warga yang lain tegas menolak. Persentasi pembagian itu, kata dia, justru menguntungkan pihak yang selama ini mengklaim punya sertifikat.
Dia menyebut, angka 85 persen untuk warga RT 37 yang dinilai pantas. Jika di bawah itu, warga mengaku keberatan. “Mereka kan tidak pernah muncul, jadi angkat segitu (15 persen) sudah cukup. Kalau bagian kami di bawah 85 persen, kami menolak,” ujar tegas Hermin.
Senada, Foni, menilai warga yang tinggal dan menggarap lahan harus mendapat bagian yang lebih besar. Selama ini, diakui Foni, warga yang tinggal dan menggarap lahan sudah banyak dirugikan.
”Tanah di belakang saya, yang tidak ada tanamannya dapat Rp 55 juta. Sementara kebun bapak saya yang ada tanamannya seperti cempedak dan rambutan, hanya dikasih Rp 2 juta,” katanya.
Jika opsi perdamaian nantinya tak menghasilkan titik temu, warga mengancam akan kembali melakukan penutupan jalan tol. (hul)
