BALIKPAPAN – Terkait LPJ APBD 2021, Fraksi Demokrat menyoroti permasalahan SDM di lingkungan Pemkot Balikpapan. Wakil Ketua Fraksi Demokrat Sri Hana mengatakan, saat ini jabatan di pemerintahan masih banyak yang kosong.
Bahkan tak sedikit diisi oleh ASN yang berstatus pelaksana tugas. Menurutnya permasalahan SDM ini seharusnya menjadi perhatian. “Kekurangan pegawai dari tingkat kepala bagian sampai pelaksana teknis yang seharusnya segera diperhatikan,” katanya.
Sebab hal ini diperlukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Serta kekosongan wakil kepala daerah, Fraksi Demokrat juga sependapat dengan fraksi lain,” ucapnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga menyinggung soal aset Pemkot Balikpapan yang perlu ditindaklanjuti secepat mungkin. Kemudian masalah IMTN untuk mengurus sertifikat di beberapa kelurahan dan kecamatan.
“Selain itu, fraksi kami mengimbau Disdukcapil agar lebih siaga dalam menyambut pemindahan ibu kota negara di Kaltim,” ujarnya. Serta saran agar proses eksekusi lahan di luar pemerintah atau dilaksanakan oleh pengadilan.
Menanggapi hal itu, Pj Sekkot Balikpapan Muhaimin menuturkan soal kekosongan jabatan yang banyak diisi oleh pelaksana tugas akan menjadi perhatian Pemkot Balikpapan. Begitu pula hasil rekomendasi pansus aset DPRD Balikpapan akan menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti.
“Bagi kawasan belum ada aliran PDAM, nantinya perlu ada kajian lebih lanjut. Mengenai kualitas air akan menjadi perhatian pemerintah kota,” sebutnya. Pihaknya setuju perlu bersiap diri untuk menyambut pemindahan ibu kota negara.
Termasuk sependapat dengan saran Fraksi Demokrat agar menjadi perhatian untuk terus menjaga kenyamanan dan kestabilan kota. (din/adv)
