BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan menggelar rapat paripurna mengenai rancangan perubahan APBD 2020, Rabu (16/9). Ini merupakan rangkaian proses terakhir dari mengubah raperda APBD Perubahan hingga menjadi perda. Rapat berlangsung dengan dua agenda.
Agenda pertama yakni rapat paripurna tentang penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan perubahan APBD 2020. Kemudian dilanjutkan penandatangan berita acara persetujuan bersama rancangan perubahan APBD 2020. Rapat terbuka dihadiri oleh 45 anggota dewan. Baik secara langsung dan video conference.
Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh beserta Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle dan Subari. Secara umum seluruh fraksi telah menyampaikan pendapat akhir dan sepakat menyetujui rancangan perubahan APBD 2020.
Abdulloh menjelaskan, APBD Perubahan 2020 menyusut setelah ada refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Sehingga beberapa kegiatan terpaksa tidak bisa terlaksana. Mengingat anggaran harus dialihkan pada penanganan pandemi.
Sebelumnya APBD murni sebesar Rp 2,534 triliun. Setelah refocusing menyisakan Rp 2,084 triliun. “Selain itu perubahan juga terjadi pada anggaran belanja sebesar Rp 2,7 triliun berubah menjadi Rp 2,39 triliun,” ujarnya. Sementara untuk belanja daerah dengan refocusing terdapat selisih Rp 400 sekian miliar.
Serta terdapat defisit masih sebesar Rp 309 miliar. Namun terdapat pula pendapatan baru yang tercapai hingga Rp 339 miliar. “Kami meyakini defisit Rp 309 miliar akan dapat tertutup dari pendapatan baru tadi,” ucapnya. Dia menegaskan, saat akhir tahun APBD Perubahan harus zero.
Jadi tidak boleh ada defisit atau SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran). Politisi Partai Golkar ini menyebutkan, APBD Perubahan sudah disepakati memberi perhatian pada empat hal. “Mulai dari prioritas penanganan Covid-19, recovery ekonomi, kesehatan, dan pendidikan,” bebernya.
Menurutnya nanti belanja sudah diatur sesuai anggaran dan peruntukannya. “Insyaallah semua bisa berjalan sesuai porsinya, kita tidak pernah menjalankan yang tidak teralokasi anggarannya,” sebutnya. Hasil kesepakatan ini akan segera disampaikan kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi. (din/pro)
