Pada rapat Kordinator Badan Pangan Nasional melalui zoom meeting Senin 31 Oktober 2022 berlangsung di Ruang Rapat Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian. Menyebutkan sejumlah bahan pokok dan perlengkapan dapu lainnya mengalami fluktuasi harga.
Bahkan pada bahan pokok tertentu kenaikan harga yang kurang terkendali secara mengejutkan dapat mengakibatkan terjadinya inflasi nilai mata uang ditingkat daerah, “Sesuai pantauan di lapangan menunjukkan antara lain bahan makanan seperti tahu mentah dan tempe mengalami kenaikan di 7 provinsi, demikian pula sperti ayam potong, cabai dan lainnya mengalami kenaikan harga,” ungkap Tito
Rapat Kordinasi dihadiri pinpinan dan unsure pimpinan Kodim-Polres, Kejari dan OPD dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten PPU H Tohar menyimak secara seksama apa yang disampaikan Mendagri bahwa bahan makanan pokok berupa beras dan makanan pokok sesuai daerah masing masing dalam minggu terakhir ini tdk mengalami kenaikan atau relatif stabil.
Untuk itu Mendagri memerintahkan kepada seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota untuk melakukan intervensi terhadap harga bahan-bahan pokok di daerahnya masing-masing, ia mengingatkan bahwa minggu depan akan dilakukan rapat serupa mengevaluasi kinerja pemerintah daerah untuk melakukan intervensi harga di pasaran dalam rangka menjaga harga bahan pokok makanan.
Mendagri juga merekomendasikan kepada seluruh masyarakat agar melakukan gerakan tanam pangan cepat panen seperti umbi umbian dan lain lain, iya menyebut Kabupaten Manokwari supaya Pemerintah daerahnya dapat menjelaskan bagaimana resep mengendalikan inflasi dengan baik, karena Mendagri menilai daerah tersebut telah berhasil mengendalikan inflasi di daerahnya, sebaliknay Tito meminta penjelasan daerah daerah yang kurang berhasil mengendalikan inflasi dimana kendalanya.
Disamping itu Tito sempat mengkritik sejumlah Provinsi yang tidak menyalurkan bansosos secara optimal untuk kesejahteraan rakyatnya termasuk Kaltim penyaluran bansosnya dinilai minim sekali.
Sekretaris Daerah Kabupaten PPU H Tohar menambahkan berkaitan dengan kebutuhan pangan terutama makanan yang mengandung karbohidrat seperti beras, umbi-umbian, jagung dan lain lain,” kebiasaan kita masyarakat Indonesia sepertinya terkesan berat, kalau tidak makan nasi dikatakan belum makan,” ungkapnya.
Terkait dengan kebijaka sektoral dan unsur-unsur instansi vertical kebijakannya linier saja, dari unsur kementerian, Panglima TNI, Polri melalui satgas ketahanan pangannya, Kejaksaan hingga kebawah, bersama internal pemerintah daerah senantiasa melakukan harmonisasi.
Sepetutnya disebut juga PPU, bahwa pembelanjaan daerah sebagian besar dibayakarkan untuk melunasi hutang, terkait hal ini semua berharap ada kordinasi dengan kepala BK-AD paling lambat 2 minggu kedepan hutang daerah sudah terbayar, sehingga ada progress dengan belanja APBD 2022.
Selebihnya terkait dengan belanja kebijakan dari dampak kenaikan BBM bersubsidi, ada ketentuan dalam PMK 134 itu 2 persen dari Dana Transfer Umum (DPU) Kurang lebih Rp 12, 3 Miliar, ini berada di kelompok 4 besar program, yaitu bantuan social, penciptaan lapangan kerja, susbsidi sektor tranportasi, dan perlindungan sosial lainnya,
Di Pemkab PPU terbagi dalam 7 SKPD, antara lain dinas Perikanan, KUKM Perindag, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Dinas Sosisal dan Dinas Perhubungan, ini disiapankan untuk menyesuaikan kosoldasinya, sehingga dalam waktu tidak terlalu lama program tersebut dapat dieksekusi belanjanya.
Seperti yang disampaikan Mendagri terkait pemantauan, digerakkan oleh tim dibawah Asisten 2, Dinas Kesbangpol, Dinas tehnis, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk pemantauan, harmonisasi segera dilakukan di jajaran Asisten 2.
“Rakornis sesama kita jangan lakukan rapat bila tidak benar-benar dipandang perlu, kalau ada keperluan yang harus mengharmonisasi beberapa unit kerja, itu diperlukan rapat kordinasi, demi menjaga kestabilan pasokan barang,” jelas Tohar.
“Kita sama-sama paham bahwa untu kebutuhan pokok bagi daratan Kalimantan ini semua dipasok dari daratan Jawa dan Daratan Sulawesi, pola transportasi menggunakan transportasi laut, kalau sudah ada stigma cuara angin selatan biasanya inflasi kita langsung naik, karena kaitannya dengan kelancaran arus barang,” tambahnya.
