BPS dan BRIN Paparkan Kajian Praktik Ekonomi Hijau di Kalimantan

- Jumat, 25 November 2022 | 20:37 WIB
Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Dr Athiqah Nur Alami bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni memberikan keterangan kepada wartawan hasil Kajian Aspek Sosial Demografi dalam Praktik Ekonomi Hijau di Region Kalimantan, Rabu (23/11) pagi.
Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Dr Athiqah Nur Alami bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni memberikan keterangan kepada wartawan hasil Kajian Aspek Sosial Demografi dalam Praktik Ekonomi Hijau di Region Kalimantan, Rabu (23/11) pagi.

BALIKPAPAN-Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memaparkan hasil Kajian Aspek Sosial Demografi dalam Praktik Ekonomi Hijau di Region Kalimantan, Rabu (23/11) pagi.

Proses penyampaian hasil kajian ini merupakan rangkaian terakhir setelah dilakukan di di kota Palembang, Semarang, Makassar, Ambon dan Manokwari.

Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Dr Athiqah Nur Alami mengatakan, penyampaian hasil kajian ini diharapkan meningkatkan public awarness dan juga membuka ruang dialog dengan masyarakat setempat.

"Apa saja alternatif ekonomi hijau yg sebenarnya telah dikembangkan dan bisa membantu dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Dan diharapkan melalui diseminasi ini ada dialog tidak hanya peneliti yg melakukan penelitian tetapi juga ada masukan dari berbagai pihak," beber Atiqa kepada wartawan pada Diseminasi Hasil Riset Pembangunan Ekonomi Hijau dan Kondisi Sosial Demografi Penduduk Indonesia Region Kalimantan di Hotel Novotel, Rabu (23/11).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni mengapresiasi kajian yang dilakukan BPS dan BRIN. Hasil kajian ini, sebut Sri Wahyuni menyebut hasil kaljian ini menjadi input untuk menyusun kebijakan yang berbasis pada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekonomi hijau.

"Ekonomi hijau tak bisa hanya top down, tapi juga harus disupport dari masyarakat di level bawah. Hasil kajian ini juga barangkali bisa menjadi model bagi peneliti di kampus-kampus kita," kata dia.

Di sisi lain, Sri Wahyuni mengatakan Pemprov Kaltim telah melakukan upaya pengurangan emisi karbon sebagai bentuk komitmen Kalimantan Timur yang masuk sebagai pilot project FCPF (Forest Carbon Partnership Facility) dengan World Bank. 

"Dan Kaltim sudah mewujudkan komitmen itu. Dimana perdagangan karbon kita sudah menghasilkan USD 20,9 juta dari World Bank. Kita satu-satunya di Tanah Air," urai Sri Wahyuni.

Sektor pembangunan di Kalimantan Timur kini juga diarahkan untuk ekonomi hijau dan ekonomi baru terbarukan. Pelaksanaan desiminasi menjadi starting point pemerintah provinsi Kaltim untuk rancangan ke depan. 

"Prosesnya tentu saja tidak serta merta. Sudah mulai dari 2010. Lalu di 2017 Kaltim bersama tujuh kabupaten kota membuat kesepakatan untuk melakukan perlindungan kawasan konservasi," terangnya. 

Pada 2018 Provinsi Kalimantan Timur juga telah memiliki Perda tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan. Lalu di 2020 pemprov ini juga memiliki Peraturan Gubernur peta indikatif 640 ribu hektare kawasan konservasi bernilai tinggi. 

"Kita juga punya SK Gubernur tentang manajemen pengelolaan konservasi dipatuhi perusahaan-perusahaan," sebutnya. 

Di region Kalimantan, tim gabungan BPS dan BRIN mempaparkan hasil kajian di masing-masing provinsi.

Tim kajian Kalimantan Timur misalnya,  mengetengahkan kajian di Kalimantan Timur yang berfokus pada pengolahan sampah menjadi energi.

Halaman:

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

PLN dan PWI Kalteng Gelar Donor Darah

Kamis, 29 Februari 2024 | 10:23 WIB

Tiga Seksi Jalan Tol IKN Siap Beroperasi Juli 2024

Selasa, 23 Januari 2024 | 13:19 WIB
X