Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tercatat menerima ‘suntikan’ alokasi belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 sebesar Rp 12,771 triliun.
Ini disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kaltara, Sakop kepada Radar Kaltara usai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan rincian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024 di Tanjung Selor, Rabu (13/12). “APBN Rp 12,771 triliun ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 3,787 triliun untuk 214 satuan kerja dan TKD Rp 8,984 triliun yang diberikan kepada Pemprov Kaltara dan lima pemerintah kabupaten/kota yang ada di Kaltara,” ujar Sakop.
Lebih rinci dijelaskan, alokasi belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 1,02 triliun, belanja barang sebesar Rp 1,45 triliun, belanja modal sebesar Rp 1,32 triliun dan belanja bantuan sosial sebesar Rp 158 juta.
Sedangkan untuk alokasi TKD terdiri dari dana bagi hasil (DBH) Rp 3,63 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp 4,02 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp 382,98 miliar, DAK non-fisik Rp 515,93 miliar, dana insentif fiskal Rp 40,71 miliar dan dana desa Rp 399,95 miliar. “Secara agregat, alokasi APBN 2024 untuk Kaltara naik 4,33 persen jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2023,” sebutnya.
Sakop menyebutkan, alokasi TKD naik signifikan sebesar 5,9 persen yang didominasi oleh kenaikan DBH sebesar 16,35 persen dibandingkan alokasi tahun 2023. Sedangkan alokasi belanja pemerintah pusat di Kaltara naik 0,8 persen.
Selai itu, Sakop juga menyebutkan bahwa APBN tahun 2024 itu fokus utamanya untuk pembangunan infrastruktur. Karena untuk infrastruktur ini alokasinya senilai kurang lebih 60 persen dari total anggaran yang diterima.
Ia juga menekankan kepada satuan kerja, utamanya yang menerima anggaran besar itu kalau bisa untuk lelang, dilakukan lelang pra DIPA. Jadi, meskipun DIPA-nya baru berlaku 1 Januari 2024, sekarang ini sudah bisa dilakukan proses lelang.
“Begitu anggarannya sudah diketok atau mendapatkan pengesahan dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), sudah bisa melakukan lelang. Nah, itu salah satu antisipasi terjadinya penumpukan di akhir tahun,” jelasnya.
Tak hanya itu, lanjut Sakop, terkait dengan perencanaan juga menjadi atensi. Dalam hal ini, perencanaan setiap triwulan itu harus dievaluasi. Ini untuk melihat kendala bagi yang anggarannya belum terserap.
“Ini mungkin bisa dialihkan atau direvisi untuk yang lain yang lebih prioritas. Ini juga upaya untuk mengurangi terjadinya penumpukan di akhir tahun,” katanya. Dalam hal ini, Sakop menegaskan bahwa DJPb selalu siap untuk mendampingi. Karena kan kinerja itu juga diukur oleh DJPb melalui monitoring dan evaluasi (monev) terhadap masing-masing satuan kerja.
Selain itu, Sakop juga menjelaskan bahwa dalam perekonomian nasional tahun 2020 hingga penghujung tahun 2023 ini, APBN menjadi instrumen penting yang diandalkan dalam menghadapi berbagai gejolak seperti pandemi Covid-19 serta kenaikan harga energi dan pangan. APBN juga menjadi instrumen utama dalam pemulihan ekonomi dan untuk melindungi masyarakat.
Di tahun 2024, APBN akan terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menuju Indonesia Maju dengan terus membangun kualitas SDM, infrastruktur dan reformasi lainnya. APBN akan terus menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung program prioritas nasional.
Keberhasilan pengelolaan keuangan negara di daerah tidak lepas dari kualitas belanja negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Belanja yang baik, tentu memerlukan perencanaan yang matang, detail dan pemahaman kondisi lapangan. “Jadi ini sangat penting bagi tercapainya target utama pembangunan, yaitu perbaikan kemakmuran rakyat secara adil dan merata,” pungkasnya. (iwk/har)
