BALIKPAPAN – Fraksi Gabungan NasDem – PKB memberi beberapa catatan penting kepada Pemkot Balikpapan. Hal ini disampaikan dalam pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap jawaban wali kota atas raperda APBD 2023, Selasa (29/11).
Anggota Fraksi Gabungan NasDem – PKB Parlindungan membeberkan empat poin catatan terkait program yang telah dijalankan oleh wali kota. Pertama pihaknya menyoroti program iuran gratis BPJS Kesehatan kelas 3.
Menurutnya setelah pelaksanaan program, seharusnya perlu dilakukan evaluasi. “Karena kami melihat ada beberapa yang tidak tepat sasaran,” ujarnya. Walau memang program ini bagus untuk kepentingan masyarakat, namun tetap harus ada evaluasi.
Sehingga bisa diketahui anggaran yang telah dialokasikan sudah benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran. Kemudian poin kedua terkait pengangkatan pejabat-pejabat sementara seperti penjabat (pj) atau pelaksana tugas (plt).
“Mulai dari direktur RSUD Beriman, sekretaris daerah agar diambil dari tenaga-tenaga profesional. Bukan dari unsur like dan dislike,” tuturnya. Fraksi Gabungan NasDem – PKB juga menanyakan keberadaan tenaga ahli walikota.
Menurutnya sudah cukup kepala di daerah memiliki staf ahli yang membantu dalam pekerjaan. “Kalau misalnya itu digunakan pakai anggaran pribadi beliau, tidak masalah. Tapi kalau diambil dari APBD maka apa gunanya staf ahli yang ada,” bebernya.
Terakhir soal perhatian kepada atlet, ini berkaitan Porprov 2022. Dia berharap nanti ada peninjauan untuk tahapan berikutnya agar tidak terulang kembali. “Empat poin itu yang kami sampaikan sebagai catatan atas kinerja wali kota Balikpapan,” tandasnya. (din/adv/pro)
